Gadingnews.Info, Makassar – Fraksi Muda Indonesia sebagai inisiator Focus Discusion Group (FGD) Sosialisasi Pelayanan Publik yang diadakan di Kopi zone jalan Boelevar panakkukang selasa 09/09/2019.
Politalk ini menghadirkan narasumber ketua KPID Sul Sel Fahir Halim, Pemerhati Layanan Publik Sakka Pati,Komisioner Ombudsman kota makassar Irwan dan humas Dinas PU kota makassar Hamka Darwis dan dihadiri beberapa OPD kota makassar,Ketua LPI PBJ kota makassar dan LSM pemerhati Pelayanan publik.
Menurut Fahir Halim ada perbedaan tentang KPID dan Ombudsman, dimana KPID berperan apabila ada masyarakat yang meminta dokumen publik tidak di layani maka bisa melaporkan ke KPID, sedangkan Ombudman memantau segala aktivitas pelayanan publik yang tidak terlayani dengan baik di situ Ombudsman harus berfungsi secara maksimal.
Lebih tegasnya pemerhati layanan publik sakka pati, tidak maksimalnya pelayanan publik di karenakan tidak terintegrasinya antara Bappeda sebagai Liding sektor dengan OPD sebagai pelaksana teknis pelayan publik. Terlebih lagi dengan adanya beban psikologi para pejabat tidak adanya jaminan kepastian jabatan para pimpinan OPD .kritik pedas dilontarkan sakka pati dengan jabatan PJ Walikota dengan menghilangkan nya istilah instilah lokal yang sudah masuk dalam RPMJD, membuat tidak maksimalnya pelayan publik, harusnya OPD2 inilah yang harus bertindak sebagai walikota.ungkapnya.
Lanjut komisioner ombudsman irwan, harusnya pengangkatan seorang pejabat harus berdasarkan kapasitas, jejak rekam dan terpenting adalah integritas. Sangan penting dikarenakan kurang pahamnya OPD membedakan mana pelayanan standar mana yang maksimal, Irwan menyarankan pertingnya SOP yang terintegrasi.Pungkasnya.
Sebagai penutup dari Dinas PU yang diwakili oleh hamka darwis, memjelaskan selama dia menjadi humas, DPU kota makassar telah melakukan publikasi terbuka kegiatan kegiatan DPU melalui kerjasama media baik online maupun cetak .
