Gadingnews.com, Jakarta – Partai Demokrat mendesak kenaikan harga BBM dibatalkan segara karena membuat rakyat menderita. Demokrat ingin pemerintah membatalkan harga BBM yang sudah naik.
“Kenaikan harga BBM ini adalah bentuk abai dan tidak pedulinya pemerintah terhadap derita dan kesusahan rakyat saat ini. Pemerintah lebih memilih menambah masalah rakyat dibanding memenuhi amanat untuk menyejahterakan rakyat,” kata anggota Komisi V DPR RI Fraksi Demokrat Irwan kepada wartawan, Sabtu (3/9).
Menurut Wasekjen Demokrat ini, Presiden Jokowi tak mempedulikan suara masyarakat agar harga BBM tak dinaikkan. Kenaikan harga BBM, menurut Irwan, berdampak langsung pada masyarakat kecil.
“Presiden telah abai mendengarkan suara rakyat. Kenaikan BBM ini akan berdampak langsung pada rakyat kecil menengah, seperti UMKM, buruh, tani, nelayan, bahkan karyawan-karyawan swasta maupun pegawai pemerintahan itu sendiri,” ujarnya.
Harga BBM naik juga akan berdampak pada harga kebutuhan pokok lainnya, sehingga harga kebutuhan masyarakat yang diperlukan pun akan meningkat pula. Karena itu, Demokrat menolak tegas kenaikan harga BBM.
Tak hanya dari Partai Politik, protes terhadap kenaikan BBM Bersubsidi juga datang dari Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menegaskan penolakannya terhadap kenaikan harga BBM.
Menolak harga BBM naik, serikat dan Partai Buruh bakal menggelar demo di gedung DPR RI pada 6 September.
Partai Buruh dan serikat buruh akan melakukan aksi puluhan ribu buruh pada 6 September 2022. Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di gedung DPR RI untuk meminta pimpinan DPR RI memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan para menteri yang terkait dengan kebijakan perekonomian.
“Pimpinan DPR dan komisi terkait ESDM DPR RI harus berani membentuk Pansus atau Panja BBM,” kata Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/9/2022).
Aksi ini juga digelar serentak di 33 provinsi lainnya yang diorganisasi oleh Partai Buruh dan KSPI. Wilayah lain yang akan berdemo antara lain Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Pekanbaru. Bengkulu, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak. Aksi juga akan dilakukan di Makassar, Gorontalo. Sulawesi Utara, serta dilakukan di Ambon, Ternate, Mataram, Kupang, Manokwari, dan Jayapura.
“Bilamana aksi 6 September tidak didengar pemerintah dan DPR, Partai Buruh dan KSPI akan mengorganisir aksi lanjut dengan mengusung isu tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law, dan naikkan upah tahun 2023 sebesar 10-13 persen,” tegasnya.
