GADINGNEWS, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulai menyusun daftar Program Strategis Daerah (PSD) untuk tahun anggaran 2026. Sebanyak 16 program prioritas kini tengah digodok, dengan fokus utama pada infrastruktur olahraga, pendidikan, kesehatan, hingga pengamanan aset.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, menjelaskan bahwa seluruh usulan ini akan ditelaah langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, sebelum ditetapkan secara resmi oleh Bappeda.
“Usulan ini mempertimbangkan besaran anggaran dan dampak signifikan bagi masyarakat, serta keselarasan dengan RPJMD,” ujar Zulkifly saat memimpin rapat koordinasi bersama dinas terkait, Selasa (6/1/2026).
Kabar gembira bagi pecinta olahraga di Makassar, pembangunan Stadion Untia dipastikan masuk dalam skema proyek tahun jamak (multiyears) 2026–2027. Setelah tahap studi kelayakan (feasibility study) rampung di tahun 2025, tahun depan proyek ini akan memasuki tahap eksekusi.
”Tahun 2026 kita mulai dengan tender Manajemen Konstruksi (MK) dan pematangan lahan. Konstruksi fisik akan digenjot pada 2027, dengan target fungsional pada tahun 2028,” ungkap mantan Kepala Bappeda tersebut.
Selain stadion, sektor pelayanan dasar juga mendapat porsi besar dalam PSD 2026:
Sekolah Unggulan: Pembangunan satu sekolah percontohan sebagai model pendidikan masa depan di Makassar.
Kesehatan: Pembangunan Puskesmas Pampang Baru yang sempat tertunda akan dikebut rampung dalam satu tahun anggaran. Selain itu, Puskesmas Biringkanaya dan Sudiang sedang dalam tahap review.
Seragam Gratis: Program ini akan dilanjutkan di awal 2026 dengan perbaikan mekanisme pengadaan agar lebih efektif dan efisien.
Mal Pelayanan Publik (MGC): Penyelesaian interior dan seluruh lantai gedung MGC agar segera bisa ditempati oleh berbagai dinas.
Revitalisasi Karebosi: Penataan kawasan ikonik ini tetap berlanjut dengan skema multiyears pasca review desain.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin, Pemkot Makassar juga memberikan atensi serius pada pengamanan aset. Dari sekitar 6.000 aset milik Pemkot, masih ada 4.000 titik yang belum bersertifikat.
”Tahun 2026, kita prioritaskan sertifikasi untuk kantor pelayanan publik, sekolah, puskesmas, hingga aset di wilayah kepulauan. Ada 38 bangunan kantor yang kita targetkan rampung sertifikatnya dalam setahun,” tegas Zulkifly. Langkah ini diambil guna menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait tata kelola aset daerah.
Meski ada 16 program yang diusulkan, Sekda menekankan bahwa Wali Kota akan melakukan seleksi ketat. Hal ini dilakukan untuk memastikan program yang terpilih benar-benar realistis untuk dieksekusi dan tidak menjadi temuan lembaga pengawas seperti KPK atau BPK di kemudian hari.
“Penetapan PSD ini krusial karena menyangkut penilaian publik dan akuntabilitas pemerintah daerah,” tutupnya.(**)
