Rugikan Negara Rp 322,6 Juta, Sekdis ESDM Sulbar Ditetapkan Tersangka Korupsi PLTS

GADINGNEWS, MAMUJU – Sekretaris Dinas (Sekdis) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Barat (Sulbar), Patrik Galampo ditetapkan tersangka kasus korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 322,6 juta.

“Dinas ESDM Provinsi Sulbar pada tahun anggaran 2018 mengadakan kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Mamuju yang dilaksanakan oleh PT Priyaka Karya,” ujar Kabid Humas Polda Sulbar Kombes Syamsu Ridwan kepada wartawan, Jumat (23/6/2023).

Syamsu mengatakan dugaan korupsi ini ditangani penyidik berdasarkan LP-A/26/II/2022/SPKT Ditkrimsus/Polda Sulbar pada 15 Februari 2022. Polisi juga menetapkan SP selaku penyedia jasa konstruksi di proyek tersebut sebagai tersangka.

“Ditetapkan tersangka 16 Juni 2023, PG (Patrik Galampo) dan SP,” terangnya.

Syamsu menjelaskan PT Priya Karya mengerjakan proyek tersebut dengan nilai kontrak Rp 2.206.330.500 bertempat di Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Mamuju. Hanya saja pengerjaannya tidak sesuai dengan rancangan anggaran belanja (RAB) dan kontrak sehingga menimbulkan kerugian negara.

“Perencanaan kegiatan sudah dibuat tidak dengan sebenarnya. Di mana dalam dokumen perencanaan dijelaskan ada 36 unit rumah hunian dan 1 gereja namun faktanya hanya ada 12 unit rumah dan 1 gereja,” bebernya.

“Berdasarkan perhitungan kerugian negara terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara senilai Rp 322.660.800,” tambah Syamsu.

Menurutnya, tersangka SP dalam kasus ini berperan selaku penyedia, namun tidak pernah datang dan melihat langsung pelaksanaan pengerjaan, serta tidak melibatkan personel inti. Sementara Patrik Galampo selaku PPTK membuat laporan palsu terkait proyek tersebut.

“PPTK mengetahui adanya beberapa rumah tidak layak huni serta mengetahui adanya peralatan kelistrikan dan pengkabelan yang mengalami kekurangan volume dan tidak sesuai dengan kontrak. Dari semua celah tersebut PG selaku PPTK tetap menyusun laporan akhir tahun kegiatan PLTS dimaksud sudah terpasang dan selesai,” ungkapnya.

Sementara Kasubdit Tipikor Polda Sulbar AKBP Hengky menambahkan kasus dugaan korupsi proyek PLTS masih dalam pengembangan. Pihaknya mengungkap kemungkinan adanya tersangka lain yang ikut terlibat.

“Kemungkinan masih ada tersangka lain, itu masih didalami, nanti akan dirilis,” jelas Hengky.

Atas perbuatannya, kedua tersangka yang kini ditahan di Polda Sulbar dijerat dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah ke Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keduanya terancam hukuman penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.(*)

Pos terkait