Inflasi yang Tinggi, Sri Mulyani: Rupiah dan Surat Utang RI Stabil

Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Foto (Gadingnews.Info).
Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Foto (Gadingnews.Info).

Gadingnews.Info, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan rupiah dan surat utang Indonesia tercatat stabil di tengah pengurangan pembelian obligasi alias tapering bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (Fed).

“Dengan adanya tekanan di Amerika karena inflasi yang tinggi, maka Fed mengomunikasikan bahwa mereka akan lakukan tapering dan ini terlihat memengaruhi emerging market dan domestik,” ucap Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, edisi Desember 2021 secara daring di Jakarta, Selasa.

Bacaan Lainnya

Ia menjelaskan langkah Fed tersebut menyebabkan aliran modal asing yang masuk ke negara emerging market menurun, termasuk ke Indonesia.

Baca Juga: New Normal, Utamakan Sisi Kesehatan dan Ekonomi

Kendati demikian, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih tercatat stabil dengan koreksi yang hanya 2,3 persen per 17 Desember 2021, dibanding depresiasi mata uang negara lain yang cukup tinggi seperti Turki yang terkoreksi hingga 120,6 persen dan Argentina 21,2 persen.

“Ini terjadi barangkali karena di Turki sedang terjadi krisis,” kata Menkeu Sri Mulyani

Namun Sri Mulyani mengatakan beberapa negara yang tidak mengalami krisis pun seperti Thailand dan Brazil pun mengalami penurunan mata uang yang cukup signifikan yakni masing-masing 11 persen dan 9,4 persen.

Suku bunga SBN Indonesia juga tercatat stabil dengan tidak adanya koreksi untuk surat utang tenor lima tahun, namun untuk SBN dengan jangka waktu 10 tahun sedikit naik 55 basis poin (bps).

Meski begitu Sri Mulyani menjelaskan suku bunga surat utang negara lain justru mengalami koreksi yang begitu besar, seperti Turki dengan kenaikan di atas 1000 bps untuk tenor lima tahun dan 800 bps untuk tenor 10 tahun.

Stabilnya instrumen surat utang Pemerintah Indonesia tak lain disebabkan oleh semakin turunnya kepemilikan asing yang cukup tajam dari 38,5 persen pada Desember 2019 menjadi 19,7 persen per 16 Desember 2021.

“Ini berarti kepemilikan SBN oleh domestik lebih mendominasi dan ini menumbuhkan stabilitas yang cukup baik,” tutur Menkeu Sri Mulyani.

Artikel : Antaranews.com

Pos terkait