Gadingnews.com, Makassar – Para pelajar SMA dan SMK se-Makassar melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Yusuf Dg Ngawing, Kecamatan Rappocini, pada Senin (22/8). Mereka menuntut agar Gubernur Sulsel dicopot dari jabatannya.
Pelajar tersebut bergabung dengan aliansi yang mengatasnamakan Organisasi Pergerakan Mahasiswa (OPM).
“Kami mendesak kemendagri agar Gubernur Sulsel dicopot dari jabatannya,” kata Saddam Husein sebagai penanggung jawab aksi, Senin (22/8/2022).
Tak hanya itu, para pelajar dan mahasiswa juga ingin mencopot Kadis dan Sekdis Pendidikan Sulsel. Mereka menilai, Dinas Pendidikan gagal total dalam melaksanakan PPDB.
“PPDB tidak maksimal. Merugikan warga di Kecamatan Makassar, Wajo, Kepulauan Sangkarrang yang tak memiliki sekolah SMA,” ungkap Saddam.
Dalam aksinya, pengungjuk rasa juga menyebut bahwa Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen) Dinas Pendidikan Sulsel telah melanggar Permendikbud tentang penambahan ruang belajar jumlah kelas dan melanggar UU pelayanan publik No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
“Kami menduga ada indikasi penambahan siswa siluman di 23 SMAN dan 10 di SMKN se-kota Makassar tahun ajaran 2022/2023,” imbuh Saddam.
Berdasarkan hasil temuan, kata Saddam, ada beberapa SMAN/SMKN melebihi batas maksimal yang ditetapkan.
“Sesuai dengan PPDB tidak ada lagi penerimaan calon siswa baru jika PPDB sudah dinyatakan ditutup yang di mana kurang lebih 2 ribu siswa siluman yang dipaksakan harus diakomodir di setiap SMAN/SMKN sekota Makassar, tanpa memperhitungkan payung hukum dan kesiapan tenaga pengajar,” bebernya.
Bukan itu saja, massa aksi mendesak Kejati Sulsel mengusut dugaan penyalahgunaan APBD pengadaan server PPDB online tahun ajaran 2022-2023 senilai Rp2,3 Miliar dan mengusut dugaan pungli kuran lebih 2.000 siswa SMAN/SMKN.
Diketahui, para pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Pergerakan Mahasiswa (OPM) akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel. Namun dihadang oleh Satpol PP.
