GADINGNEWS, MAKASSAR — Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Parkir Makassar Raya menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Tahun 2026 di Hotel Ibis Styles, Jalan Dr. Sam Ratulangi, Makassar, Sabtu (21/11/2026).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Direktur Utama Perumda Parkir Makassar Raya, Adi Rasyid Ali. Turut hadir jajaran direksi, Dewan Pengawas Perumda Parkir, Kasubsi I Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar Khaerul Fahmi, perwakilan Inspektorat, Kantor Akuntan Publik (KAP) Ikhsan, serta Polrestabes Makassar.
Dalam sambutannya, Adi Rasyid Ali menegaskan bahwa peningkatan kapasitas SDM merupakan langkah penting dalam mendorong perubahan dan pembenahan organisasi agar semakin profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
Menurutnya, pengalaman dan kemampuan kerja saja tidak cukup tanpa didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui edukasi, pembinaan, serta pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.
“Ini penting. Kita boleh punya jagoan dan pengalaman, tetapi kalau SDM tidak ditopang dengan peningkatan kapasitas seperti ini, tentu sulit melakukan perubahan secara menyeluruh. Perubahan itu membutuhkan proses dan waktu,” ujarnya.
ARA juga menekankan bahwa dalam pengelolaan Perumda Parkir Makassar Raya, terdapat tiga hal utama yang harus menjadi perhatian seluruh jajaran, yakni pelayanan, penataan, dan pendapatan.
“Yang paling utama adalah pelayanan, kemudian penataan, dan terakhir pendapatan. Ini yang harus dipahami bersama oleh seluruh karyawan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, Bimtek tersebut bukan sekadar kegiatan formalitas, melainkan menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas seluruh karyawan Perumda Parkir Makassar Raya.
Sementara itu, Kasubsi I Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar, Khaerul Fahmi, menjelaskan bahwa kejaksaan tidak hanya memiliki tugas melakukan penuntutan perkara di persidangan, tetapi juga mempunyai fungsi intelijen yang berperan dalam memberikan penerangan dan edukasi hukum kepada masyarakat maupun lembaga pemerintahan.
Ia menjelaskan, melalui bidang intelijen, kejaksaan memiliki program penerangan hukum dengan slogan “Kenali Hukum, Jauhi Hukuman”.
Menurutnya, kehadiran kejaksaan bukan semata-mata ketika terjadi persoalan hukum, tetapi juga sebagai upaya pencegahan agar permasalahan hukum tidak terjadi.
“Kami berupaya hadir bukan hanya ketika ada masalah, tetapi bagaimana kami hadir sebelum terjadi masalah. Itulah salah satu fungsi intelijen kejaksaan, memberikan penerangan dan pemahaman hukum,” jelas Khaerul Fahmi.
Adapun itu, Kasat Binmas Polrestabes Makassar, AKBP Darwis, menegaskan, pentingnya memastikan seluruh juru parkir yang bertugas di wilayah operasional Perumda Parkir Makassar Raya merupakan petugas resmi yang telah terdaftar dan memperoleh legitimasi dari perusahaan.
“Legalitas tersebut harus dibuktikan melalui kelengkapan atribut dan identitas resmi, antara lain kartu identitas (ID Card), karcis parkir resmi, serta rompi atau seragam petugas sesuai ketentuan perusahaan,”jelasnya.
Olehnya itu, kata dia, kelengkapan identitas tersebut menjadi instrumen penting dalam memberikan kepastian kepada masyarakat untuk membedakan juru parkir resmi dengan juru parkir liar.
Senada, Inspektorat, Arwin Dahlan menekankan, pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam setiap pelaksanaan kegiatan di lingkungan Perumda Parkir Makassar Raya.
“Setiap kebijakan, program, maupun kegiatan operasional perusahaan wajib memiliki landasan hukum yang jelas serta dilaksanakan berdasarkan regulasi, prosedur, dan ketentuan yang berlaku,”tuturnya.
Hal tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, tertib administrasi, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan kelembagaan.
Kendati demikian, tambah Tim BPKP Perwakilan Akuntan Publik Dr Harun, pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan perusahaan.
Setiap sumber penerimaan perusahaan harus memiliki dasar hukum yang jelas, dapat diidentifikasi, serta didukung mekanisme pemungutan dan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Seluruh transaksi keuangan wajib melalui proses penginputan, pencatatan, dan pelaporan secara sistematis, akurat, serta dapat diverifikasi guna mewujudkan pengelolaan keuangan perusahaan yang transparan, tertib, dan akuntabel,”tutupnya. (**)
