GADINGNEWS, MAKASSAR – Kemarau Panjang yang terjadi di Kota Makassar mengakibatkan kekeringan di sejumlah wilayah hingga mengalami krisis air bersih. Sejauh ini, Perumda Air Minum (PDAM) Kota Makassar sudah melakukan suplay air bersih ke rumah-rumah warga.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar juga telah menetapkan kota ini dalam status siaga darurat kekeringan.
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Makassar, Achmad Hendra Hakamuddin menjelaskan, hasil dari assesment yang dilakukan tercatat tiga kecamatan dan 12 kelurahan yang terdampak kekeringan. Kecamatan yang terdampak diantaranya Kecamatan Tallo, Bontoala, dan Ujung Tanah. Sementara 12 kelurahan yang terdampak diantaranya di Kecamatan Ujung Tanah Kelurahan Cambayya, Gusung, Camba Berua, Pattingalloang Baru.
Sementara Kecamatan Tallo diantaranya Kelurahan Pannampu, Tallo, Suangga, Kaluku Bodoa, dan Ujung Pandang Baru. Kecamatan Bontoala diantaranya Bontoala Tua, Layang, dan Bunga Ejayya.
“Kita akan terus update perkembangan dan status di Makassar,” kata Achmad Hendra.
Namun, lanjut mantan Kadispora ini, kondisi kekeringan yang terjadi sekarang tidak separah tahun lalu, dimana ada sembilan kecamatan yang terdampak.
Mengacu pada status siaga, berdasarkan aturan, BPBD belum turun untuk melakukan intervensi ke masyarakat. Berbeda jika statusnya sudah naik menjadi darurat bencana.
Pemkot Makassar sudah harus menggelontorkan anggaran yang diambil dari Biaya Tidak Terduga (BTT). Nilainya sesuai kebutuhan BPBD.
“Jadi Pemkot Makassar sebenarnya siap menggelontorkan BTT sesuai aturannya. Sejauh ini statusnya masih siaga. Kecuali kalau kondisi darurat, kita sudah harus turun ke lapangan,” kelas Hendra.
Menyikapi hal itu, Penjabat Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, Firman Hamid Pagarra menjelaskan, pada dasarnya anggaran BTT selalu dipersiapkan oleh Pemkot Makassar untuk menangani persoalan bencana dan kegawatdaruratan.
Namun BTT tidak serta merta turun. Ada indikator-indikator yang harus dipenuhi jika BTT memang diharuskan untuk digunakan.
Nilainya bervariasi tergantung kebutuhan Pemkot Makassar dalam penanganan sebuah bencana.
“Anggaran BTT kita selalu siap. Namun penggunaannya mengacu pada sejumlah indikator sesuai dengan analisa dan assesment yang dilakukan oleh BPBD,” jelas Firman.(**)
