Gadingnews.com, Jakarta–Massa aksi dari sejumlah organisasi buruh di depan kompleks parlemen mempertanyakan sikap Ketua DPR Puan Maharani terkait keputusan pemerintah yang telah kenaikan harga BBM dan meminta DPR segera membentuk panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus) merespons kenaikan harga BBM.
Mereka menyinggung sikap Puan yang sempat menolak kenaikan BBM di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut mereka, sikap Puan kala itu seolah-olah berpihak kepada rakyat.
“Kita tahu semua bahwa dulu ketika di zaman SBY, semua kadernya PDIP wabilkhusus Puan Maharani yang sekarang Ketua DPR itu kan nangis-nangis ada kenaikan (harga) BBM,” kata orator aksi dari atas mobil komando, Selasa (6/9).
Koordinator Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) itu kini mempertanyakan sikap Puan yang seolah diam dan tak menunjukkan sikap serupa. Padahal, kenaikan harga BBM kali ini lebih tinggi.
Massa menyayangkan sikap Puan yang kini masih bungkam terhadap suara penolakan masyarakat. Massa mengaku kedatangan mereka hari ini sekaligus menagih pernyataan dari DPR atas kenaikan harga BBM.
“Dia nggak ada tanggapan keberpihakannya terhadap rakyat, hari ini kita cari, hari ini kita pengen minta apa statement-nya dia terhadap kenaikan BBM ini kepada rakyat, apakah akan nangis-nangis lagi atau gimana,” katanya lagi.
Sementara itu ditempat yang sama, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Partai Buruh Said Iqbal menilai DPR sudah terlalu lama berdiam diri. Iqbal berharap DPR segera mengambil sikap terkait kenaikan harga BBM yang banyak ditolak masyarakat.
“Tuntutan kami hari ini meminta DPR segera membentuk Panja atau Pansus BBM. Sudah terlalu lama DPR berdiam. Saatnya kamu bersuara,” kata Iqbal dalam jumpa pers di tengah aksi unjuk rasa, Selasa (6/9).
Panja merupakan alat kelengkapan dewan yang dibentuk secara tidak permanen untuk mengatasi suatu isu yang berkembang di tengah masyarakat. Panja terdiri dari pimpinan DPR, komisi-komisi, MKD, dan badan-badan lain di DPR untuk bekerja dalam kurun waktu tertentu.
Buruh meminta DPR untuk menggunakan hak-haknya dalam merespons kenaikan harga BBM. Dia menyinggung sejumlah fungsi atau hak anggota dewan mulai dari hak interpelasi, hak angket, bahkan impeachment.
“Kamu punya hak angket DPR. Kamu punya hak interpelasi DPR. Bahkan kamu punya hak untuk impeachment. Gunakan untuk rakyat,” kata Iqbal.
“Kita tidak akan memenuhi panggilan DPR tapi kita sudah minta mereka untuk keluar nyatakan siap untuk segera membentuk Panja atau Pansus DPR. Kawan mahasiswa, tunggu waktunya kita bergabung,” tutur Iqbal.
Massa buruh dalam aksi kali membawa empat tuntutan. Selain menolak kenaikan harga BBM, buruh juga mendesak pencabutan UU Omnibus Law Cipta Kerja, meminta kenaikan UMK, dan mendesak DPR membentuk Panja atau Pansus BBM.(**)
