GADINGNEWS, MAKASSAR – Ruslan Mahmud, Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Makassar meminta agar Pemkot Makassar untuk prioritaskan peningkatan kesejahteraan tenaga non-ASN khususnya mereka yang belum lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Dirinya mengungkapkan sebanyak 2.000 tenaga non-ASN di Kota Makassar telah lulus seleksi PPPK dan mulai tahun ini akan menjadi tanggungan pemerintah pusat.
“Tenaga non-ASN yang lulus PPPK kini menjadi tanggungan pemerintah pusat. Dengan demikian, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk mereka bisa dialihkan untuk meningkatkan honor tenaga non-ASN lain yang belum terangkat,” jelas Ruslan, Senin (27/1/2025).
Menurut politisi Golkar itu, prioritas utama harus diberikan kepada mereka yang telah lama bekerja, termasuk kelompok Laskar Pelangi yang saat ini hanya menerima gaji sekitar Rp1,3 juta per bulan.
“Kami mendorong agar gaji Laskar Pelangi dan tenaga non-ASN lainnya dinaikkan menjadi minimal Rp2 juta. Ini bentuk penghargaan atas pengabdian mereka dalam membantu pelayanan publik,” tegas Ruslan.
Lebih lanjut, dirinya berharap pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih APPI-Aliyah memberikan perhatian serius terhadap isu kesejahteraan tenaga non-ASN selama masa pemerintahan mereka di periode 2025–2029.
“Tenaga non-ASN memiliki peran besar dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pelayanan publik. Pemerintah perlu menunjukkan komitmen nyata dalam memberikan apresiasi yang layak kepada mereka,” pungkasnya.(**)