GADINGNEWS, DELI SERDANG – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dunia pers saat ini tidak sedang baik-baik saja saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2023 di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kamis, 9 Februari 2023.
“Pertama-tama atas nama rakyat, atas nama pemerintah, saya mengucapkan selamat Hari Pers kepada seluruh insan pers Indonesia di manapun berada, sekaligus mengucapkan terima kasih kepada pers nasional atas kontribusinya kepada bangsa dan negara. Sejak awal, awak media berkontribusi besar dalam menyuarakan ajakan perjuangan kemerdekaan, menyuarakan inovasi-inovasi pembangunan, dan menjadi penopang utama demokratisasi,” ujar Presiden Jokowi.
Menurut Presiden, saat ini isu kebebasan pers sudah bukan lagi menjadi sebuah masalah karena saat ini semua pihak bebas membuat berita melalui berbagai platform digital.
“Sekarang ini, masalah yang utama menurut saya adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab karena masyarakat kebanjiran berita dari media sosial dan media digital lainnya, termasuk platform-platform asing. Umumnya tidak beredaksi, atau dikendalikan oleh AI (kecerdasan buatan),” ujar Presiden.
Menurut Presiden, algoritma raksasa digital cenderung mementingkan sisi komersial saja dan hanya akan mendorong konten-konten recehan yang sensasional. Situasi tersebut mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme otentik pun makin hilang.
“Hal semacam ini tidak boleh mendominasi kehidupan masyarakat kita. Media konvensional yang beredaksi makin terdesak dalam peta pemberitaan,” imbuhnya.
Masalah utama kedua, Presiden melanjutkan, adalah keberlanjutan industri media konvensional yang menghadapi tantangan berat. Menurut Kepala Negara, saat ini sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital, terutama platform-platform asing.
“Artinya apa? Sumber daya keuangan media konvensional akan makin berkurang terus, larinya pasti ke sana. Sebagian sudah mengembangkan diri ke media digital, tetapi dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan ini telah menyulitkan media dalam negeri kita,” jelasnya.
Kemudian masalah utama yang ketiga adalah kedaulatan dan keamanan data dalam negeri yang harus menjadi perhatian bersama. Presiden memandang data sebagai new oil yang harganya tak terhingga. Presiden pun mengingatkan agar semua pihak mewaspadai pemanfaatan algoritma bagi masyarakat.
“Para penguasa data bukan hanya bisa memahami kebiasaan dan perilaku masyarakat, dengan memanfaatkan algoritma, penguasa data dapat mengendalikan preferensi masyarakat, ini yang kita semua harus hati-hati. Hal ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Hati-hati dan waspada mengenai ini,” tuturnya.
Untuk itu, Presiden mendorong penyelesaian dua Rancangan Peraturan Presiden (Perpres), yakni Rancangan Perpres tentang Kerja Sama Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas serta Rancangan Perpres tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.
Pada kesempatan tersebut Presiden tampak didampingi oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan, Wali Kota Medan Bobby Nasution, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal S. Depari.
Sementara itu, Ketua PWI Atal S. Depari dalam laporannya menyampaikan bahwa peringatan Hari Pers Nasional tahun 2023 dimeriahkan dengan berbagai acara, baik yang bersifat edukatif maupun hiburan. Ketua PWI pun berharap peringatan HPN tahun 2023 dapat membangkitkan semangat untuk segera bangkit dari krisis pandemi Covid-19.
“Semoga perayaan HPN membangkitkan semangat kita untuk segera bangkit dari krisis pandemi Covid-19 dan kembali menapaki jalan pembangunan dan kemajuan bangsa dengan optimistis dan kebersamaan nasional,” ujar Ketua PWI.
Ketua PWI juga menyampaikan sejumlah pesan kepada unsur pers nasional dalam kaitannya menghadapi Pemilu 2024, yaitu untuk:
- Berkomitmen agar peristiwa yang menyebabkan keterbelahan bangsa pada pemilu lalu tidak terulang kembali sehingga kita tidak terseret menjadi pendengung (buzzer) salah satu pihak
- Berkomitmen melaksanakan kode etik jurnalistik dan proses kerja jurnalistik
- Insan pers mesti menjaga komitmen sebagai garda terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara.
- Tidak boleh terjebak euforia arus informasi media sosial yang susah dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- Mendorong Dewan Pers agar selalu menjaga marwah kehidupan pers Indonesia sebagai pilar demokrasi.(**)
