Gadingnews.Info, Bandung – International Women’s Days (IWD) 2022 diperingari Korps Pergerakan Mahasiswa Islam (Kopri) Kota Bandung pada Selasa (8/3) dengan aksi unjuk rasa dengan damai di depan Gedung DPRD Jawa Barat.
Mengangkat tema “Dari Perempuan untuk Kemanusiaan”, Kopri Kota Bandung menuntut kepada pemerintah untuk mewujudkan sistem perlindungan sosial yang tidak dikriminatif.
“Aksi damai ini dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional dalam menuntut pemerintah untuk mewujudkan sistem perlindungan sosial yang tidak diskriminatif inklusif dan menjamin setiap orang untuk bebas dari penindasan,” terang Nisye Juwita selaku Koordinator Lapangan, Selasa (8/3/2022).
Lanjut kata dia, memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan mendesak kepada pemerintah dengan serius dalam upaya mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
“Atas nama kemanusiaan Kopri kota Bandung menuntut penanganan serius terhadap kasus kekerasa seksual di Jawa barat , mendorong pemerintah untuk mengesahkan RUU PRT untuk melindungi dan menjamin kesetaraan peran perempuan dalam ranah keluarga di ranah privat, berikan ruang aman untuk tenaga kerja wanita (TKI),” sambungnya.
Baca Juga: Kekerasan Seksual Meningkat di Kota Bandung, Ketua Kopri: Segera Sahkan RUU TPKS
Dalam aksi tersebut, Kopri Kota Bandung juga menyerukan untuk melawan segala bentuk diskriminasi dan membangun perlindungan disabilitas terhadap perempuan, Mendorong pemerintah Jawa Barat agar memiliki sikap agar ke depan kita bisa mencegah Kekerasan Seksual.
“Dengan mendorong penguatan kolaborasi institusi yang ramah gender, penguatan akses hukum terhadap korban kasus kekerasan seksual, dan membangun sistem perlindungan dan layanan bagi korban kekerasan seksual di kampus, tegakakn sanksi tegas bagi akademisi atau dosen pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi,” tegas Nisye.
Hal senada juga disampaikan Ketua Kopri Kota Bandung, Imelda Islamiyati. Menurutnya penegak hukum, pemerintah dan steakholder atas nama kemanusiaan wajib melindungi hak hak perempuan dalam menegakkan nilai kemanusiaan dan keadilan dengan maraknya kekerasan seksual yang semakin kompleks di berbagai daerah khususnya di Kota Bandung.
“Barangkali ini bukan persoalan kesulitan, ini masalah politik para legislator kita. Maka atas nama keadilan gender (Gender Equality), kami melakukan aksi ini di hari Perempuan sedunia. Secara institusi Komisi V DPRD Provinsi Jabar perlu membuat pernyataan bahwa menolak semua bentuk kekerasan terutama terkait seksual dan diskriminasi terhadap perempuan,” tutup Melda. (Aly)
