Gadingnews.com, Jakarta–Pemerintah berencana menghapus LPG 3 kg dan menggantikan keberadaan gas subsidi tersebut dengan kompor induksi 1.000 watt. Hal ini menuai kritik dari berbagai kalangan.
Menyikapi langkah konversi ini, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menekankan, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam terlebih dahulu sebelum mengambil langkah uji coba tersebut.
“Kompor induksi itu memerlukan kajian-kajian yang mendalam, satu yang perlu dipastikan yang jauh lebih penting namanya rasio elektrifikasi,” kata Sugeng seperti dikutip detikfinance, Rabu (21/09/2022).
Menurutnya, pemerintah melakukan perlu adanya pendekatan pada unit yang lebih kecil yakni rumah tangga.
“Kalau sudah tercukupi seluruh warga, sudah teraliri listrik, baru kita bicara yang kedua, kehandalannya. Apakah dari sisi dayanya turun naik atau nggak. Karena ini menyangkut barang elektronik loh,” tambahnya.
Selanjutnya barulah ke persoalan daya atau kemampuan masing-masing rumah tangga. Ia menekankan pada persoalan di mana perpindahan daya dari 450 watt ke 900 watt berpotensi membebani masyarakat, kata Sugeng.
“Pertama sebetulmya itu karena tidak mendapat penjelasan yang comprehensive saja soal kenaikan daya. Itu sebenarnya di situ. Sejauh kenaikan daya itu tidak membebani sama sekali masyarakat. 450 itu menjadi 900. Tapi ingat, setelah tadi elektifikasi, setelah kehandalan, dayanya,” ungkap Sugeng.
Menurut Sugeng, masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan dikaji perkara langkah konversi ini. Salah satu aspek teknis lainnya diluar yang telah disebutkan di atas yakni apakah kompor tersebut kompatible dengan penggunanya.
“Ingat, kompatible atau nggak kompor listrik itu dengan alat masak rumah tangga rata-rata. Itu kan penting juga. Kompornya ada, ingat, kompornya ceper. Bagaimana dengan wajannya, bisa nggak? Nah ini,” ujarnya.
Dengan demikian, selain perkara listrik, akan ada permasalahan-permasalahan kecil lainnya yang perlu diselesaikan oleh masyarakat ini. Oleh sebab itu, pihaknya telah menyarankan study lanjutan.
Ia juga menekankan, pemerintah tetap perlu memberikan subsidi lanjutan bagi masyarakat miskin nantinya dengan harapan program ini tidak akan membebani masyarakat.
“Artinya apa kenaikan daya untuk masyarakat miskin tidak boleh mengeluarkan jadi beban baik itu perubahan data maupun nantinya ketika dipasangi dengan kompor listrik. Tetap ada subsidi masyarakt tidak mampu,” tandasnya.(**)
