Gadingnews.info, Makassar–Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa SAPMA PEMUDA PANCASILA Kota Makassar yang melakukan aksi ujuk rasa di jalan A. P. Pettarani sempat bersitegang dengan aparat kepolisian, Senin (03/052021).
Aksi unjuk rasa ini dipicu oleh statement Mendikbud yang dianggap tidak logis karena Mendikbud mengatakan human error dan juga kesalahan dalam percepatan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebelum berkas PP 57 Tahun 2021 sampai di meja presiden pasti ada sepengetahuan dari Mendikbud. “Berarti Mendikbud hanya sekedar tanda tangan tanpa mengkroscek ulang”, kata Aswan Baharuddin selaku jendral lapangan dalam aksi unjuk rasa itu.
Sebelumnya PP 57 Tahun 2021 telah disahkan oleh Presiden RI namun mengalami polemik mispersepsi dari masyarakat karena dianggap telah menghilangkan pendidikan Pancasila dan agama.
Untuk mengatasi mispersepsi tersebut maka harusnya PP tersebut dicabut atau dibatalkan kemudian dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap PP 57 Tahun 2021 agar isu ini selesai.
“Apabila ada yang mencoba mengganggu PANCASILA maka atas nama warga negara Indonesia dan kader SAPMA PP Kota Makassar maka kami akan siap terus berada di garda terdepan dalam mengamankan dan mengamalkan PANCASILA”, lanjut Wawan sapaan akrabnya.
SAPMA PP Kota Makassar meminta untuk Mendikbud dicopot dari jabatannya karena dianggap telah gagal dalam mengawal kurikulum pendidikan Pancasila dan kembalikan pendidikan kewarganegaraan (PKN) ke pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKN) serta mendukung pendidikan Pancasila menjadi kurikulum wajib disetiap jenjang pendidikan.
“Jangan bosan-bosan berhadapan dengan kami karena yakin dan percaya bila PANCASILA kembali terusik maka kami akan selalu ada, kader Pemuda Pancasila tidak kemana-mana tapi ada dimana-mana”, tutup Wawan.
