Kendaraan Pengguna BBM Bersubsidi Jenis Pertalite Dipersempit, Berikut Kriterianya

Badan Pengatur Hilir (BPH Migas) menyebut bbm bersubsidi jenis pertalite untuk mobil dibatasi menjadi 1.400 cc ke bawah, selanjutnya Pertalite hanya diperbolehkan bagi sepeda motor 250 cc ke bawah.

Gadingnews.com, Jakarta – BBM bersubsidi jenis Pertalite untuk kendaraan dipersempit. Khusus mobil kriterianya diperkecil dari sebelumnya 1.500 cc (cubicle centimeter) menjadi 1.400 cc ke bawah.

Badan Pengatur Hilir (BPH Migas) menyebut untuk mobil dibatasi menjadi 1.400 cc ke bawah, selanjutnya Pertalite hanya diperbolehkan bagi sepeda motor 250 cc ke bawah.

Bacaan Lainnya

Implementasi dari pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite tinggal menunggu lampu hijau terbitnya revisi Perturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Saat ini posisinya sudah di Kemenko, untuk draft terakhir pembahasannya kendaraan mobil yang boleh mengisi Pertalite hanya sampai dengan 1.400 cc dan motor hanya sampai dengan 250 cc, cc di atasnya tidak diperbolehkan mengisi Pertalite,” terang Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurahman, Jumat (2/9/2022).

Pertamina mencatat hingga akhir Agustus 2022 sudah lebih dari 1 juta unit kendaraan yang didaftarkan dalam Program Subsidi Tepat. Pengguna didominasi jenis kendaraan Pertalite hampir 70 persen, dan Solar lebih dari 30 persen

“Dari data tersebut, untuk pengguna Pertalite yang mendaftar masih didominasi oleh pengguna pribadi. Sedangkan untuk Solar komposisinya cukup seimbang antara pengguna pribadi maupun kendaraan umum,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting

Irto mengatakan pembayaran melalui QR Code yang didapat usai mendaftar belum diterapkan. Sementara pendaftaran sebagai penerima BBM subsidi juga terus dibuka.

Pertamina Patra Niaga juga saat ini sedang menguji coba kesiapan verifikasi QR Code di beberapa titik.

“Saat ini pun fokusnya masih pada pendaftaran dan sosialisasi, memastikan kesiapan sistem serta operasional di lapangan sambil terus memantau perkembangan revisi Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 yang menjadi regulasi acuan penetapan penyaluran BBM bersubsidi,” jelas Irto.

Pos terkait