Gadingnews.com, Makassar – Draf hasil FGD Badko HMI Sulselbar terkait penolakan kenaikan BBM bersubsidi rencananya akan dibawakan langsung bersama Ketua DPRD Sulsel, A. Ina Kartika di DPR RI dan Pemerintah Pusat.
Menurut A. Ina Kartika, hasil diskusi yang beberapa waktu lalu diselenggarakan HMI Badko Sulselbar bersama organisasi pemuda dan buruh sudah mengeluarkan rekomendasi untuk bersama-sama ke senayan.
“Saya selaku Ketua DPRD Sulsel mendukung aspirasi dari Badko HMI, dan kami telah menjadwalkan akan membawa hasil draf FGD ini pada tanggal 15 September 2022 serta aspirasi dari lembaga lain terkait dengan penolakan kenaikan tarif BBM ini,” ungkap Ketua DPRD Sulsel, A. Ina Kartika saat menerima aspirasi unjuk rasa HMI Badko Sulselbar, Jumat (9/9/2022).
“Kita bersama-sama ke Senayan untuk menyerahkan draf ini,” sambungnya.
Sebelumnya, Badko HMI Sulselbar menggelar aksi unjuk rasa secara damai di DPRD Sulsel, Jumat (9/9).
Dalam aksinya, mereka ingin agar draft hasil diskusi bersama beberapa ormas terkait kenaikan bbm yang diselenggarakan pada Senin (5/9) diterima oleh DPRD Sulsel dan akan diteruskan ke Pemerintah Pusat.
Ketua Umum HMI Badko Sulselbar, A.Ikram Rifqi mengatakan bahwa aksi demonstrasi tersebut merupakan wujud HMI Badko Sulselbar menolak kenaikan tarif BBM yang akan berdampak terhadap kenaikan tarif dasar lainnya seperti Sembako dan lain-lain.
“Aksi kita kali ini adalah tindak lanjut dari aksi sebelumnya yang dilakukan oleh teman-teman HMI Badko Sulselbar pada tanggal 29 Agustus 2022 lalu, serta menindak lanjuti hasil dari Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan pada tanggal 5 September 2022 bersama dengan kelompok masyarakat, Mahasiswa, Organda, OKP dan organisasi lainnya yang ada di Sulawesi Selatan,” kata Ikram
A.Ikram Rifqi juga menjelaskan bahwa draf hasil FGD tersebut diserahkan langsung kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk dibawa langsung ke DPR RI dan Pemerintah Pusat.
“Tadi kami telah menyerahkan draft hasil FGD itu kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk ditindak lanjuti dan dibawa langsung ke DPR RI serta Pemerintah Pusat bahwa HMI Badko Sulselbar bersama beberapa lembaga lainnya secara tegas menolak kenaikan tarif BBM tersebut,” jelas A.Ikram
